PKN kelas XII-Jenis-Jenis Pemerintahan

JENIS-JENIS SISTEM PEMERINTAHAN

A         .      Sistem Pemerintahan Parlementer

1.      Pengertian Sistem Pemerintahan Parlementer

                   Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan.

                   Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem atau keseluruhan prinsip penataan hubungan kerja antar lembaga Negara yang secara formal memberikan peran utama kepada palemen atau badan legislatif dalam menjalankan pemerintahan Negara. Presiden hanya menjadi simbol kepada Negara saja. Contoh, kedudukan satu di Inggris, raja di Muangthai, dan Presiden di India.

                   Seperti halnya di Inggris, dimana seorang raja tak dapat diganggu gugat, maka jika terjadi perselisihan antara raja dengan rakyat, Menterilah yang bertanggung jawab terhadap segala tindakan raja. Sebagai catatan, dalam pemerintahan kabinet parlementer, perlu dicapai adanya keseimbangan melalui mayoritas partai untuk membentuk kabinrt atas kekuatan sendiri. Kalau tidak, dibentuk suatu kabinet koalisi berdasarkan kerja sama antar beberapa partai.

                   Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan.

                   Sistem parlemen dipuji, dibanding dengan sistem presidensiil, karena kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya adalah dia sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti dalam Republik Weimar Jerman dan Republik Keempat Perancis. Sistem parlemen biasanya memiliki pembedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan adalah perdana menteri, dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. Namun beberapa sistem parlemen juga memiliki seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sebagai kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini.

2.      Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem pemerintahan Parlementer memiliki ciri-ciri diantaranya sebagai berikut:

1.   Parlementer memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan pemerintah.

2.   Parlemen memiliki wewenang dalam menjatuhkan pemerintah dan perdana menteri.

3.   Sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan perdana menteri.

4.   Presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja.

5.   Tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif.

6.   Badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan besar sabagai badan perwakilan dan lembaga legislatif.

7.   Anggota palemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemilihan umum. Partai politik yang menang dlam pemilihan umum memiliki peluang besar mnjadi mayoritas dan memilik kekuasaan besar di parlemen.

8.   Pemerintah atau kabinet terdiri dari atas para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet. Perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksanakan kekuasaan eksekutif. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif berada pada perdana menteri sebagai kepala pemerintah. Anggota kabinet umunya berasal dari parlemen.

9.   Kabinet bertanggung jawab kepad aparlemen dan dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. Hal ini berarti bahwa sewaktu-waktu parlemen dapat menjatuhkan kabinet jika mayoritas anggota parlemen menyampaikan mosi tidak percaya kepada kabinet.

10. Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintah. Kepala pemerintah adalah  prdana menteri, sedangkan kepala negara adalah presiden dalam negara republik atau raja/sultan dalam negara monarki. Kepala negara tidak memiliki kekuasaan pemerintah. Ia hanya berperan sebagai symbol kedaulatan dan keutuhan negara.

11. Sebagai imbangan parlemen dapat menjatuhkan kabinet maka presiden atau raja atas saran dari perdana menteri dapat membubarkan parlemen. Selanjutnya, diadakan pemilihan umum lagi untuk membentuk parlemen baru.

12. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.

13. Tepengaruh menggunakan sistem multipartai.

14. Lembaga legislatif sebagai ajang utama penyusunan undang-undang dan (melalui keputusan mayoritas) kekuatan eksekutif.

15. Sistem parlementer lebih sempit memberikan ruang untuk ekspresi kedaulatan rakyat dibandingkan dengan sistem presidensil.

3.        Kelemahan dan Kelebiham Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem pemerintahan Parlementer memiliki kelebihan serta kelemahan yang diantaranya adalah:

a.      Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer:

1.   Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.

2.   Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan public jelas.

3.   Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi barhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.

      b.      Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer:

1.   Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.

2.   Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bias ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.

3.   Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai meyoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat mengusai parlemen.

4.   Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.                  

Adapun negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer adalah;

1.      Albania

2.      Bangladesh

3.      Bosnia

4.      Herzegovina

5.      Botswana

6.      Bulgaria

7.      Cape verde

8.      Kroasia

9.      Republik ceko

10.  Dominika

11.  Timor leste

12.  Estonia

13.  Ethiophia

14.  Finlandia

15.  Jerman

16.  Yunani

17.  Hungaria

18.  Islandia

19.  India

20.  Iraq

21.  Irlandia

22.  Israel

23.  italia

B.  Sistem Pemerintahan Presidensial

Pengertian sistem pemerintahan presidensial dan ciri-cirinya serta kelebihan dan kekurangannya – Sistem pemerintahan presidensial adalah suatu sistem pemerintahan yang dimana badan eksekutif dan badan legislatif mempunyai kedudukan yang independen.

Di dalam pemerintahan presidensial dimana seorang presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa kerja dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh konstitusi. Tentunya dalam sistem pemerintahan ini, pemerintahan dikepalai oleh seorang presiden dan sekaligus sebagai kepala negara.

Sistem pemerintahan presidensial menganut aturan para menteri merupakan pembantu presiden yang diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab juga kepada presiden. Itulah definisi dari sistem pemerintahan presidensial.

1.  ciri-ciri pemerintahan presidensial

Adapun ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensial, diantaranya sebagaimana dibawah ini:

1.      Presiden sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan.

2.      Kekuasaan eksekutif seorang presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dipilih secara langsung oleh rakyat.

3.      Presiden mempunyai hak istimewa atau hak perogratif untuk mengangkat maupun menghentikan menteri-menteri yang memimpin suatu departemen maupun non-departemen.

4.      Presiden tak dapat membubarkan parlemen, seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.

5.      Parlemen mempunyai kekuasaan legislatif dan juga sebagai lembaga perwakilan. Anggota parlemen dipilih langsung oleh rakyat.

6.      Para menteri bertanggung jawab hanya kepada kekuasaan eksekutif.

7.      Kabinet dibentuk oleh presiden, dan cabinet juga bertanggung jawab kepada presiden bukan bertanggung jawab kepada parlemen maupun kepada legislatif.

8.      Karena presiden tidak dipilih oleh parlemen. Jadi presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen.

2.  Kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan presidensial

·         Kelebihan sistem pemerintahan presidensial, diantaranya di bawah ini:

1.      Kedudukan badan eksekutif lebih stabil, karena tidak tergantung kepada parlemen.

2.      Masa jabatan dari eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu, seperti misalnya masa jabatan dari presiden Indonesia adalah 5 tahun.

3.      Penyusunan program-program kerja dari kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.

4.      Seorang menteri tidak dapat di jatuhkan oleh Parlemen karena menteri bertanggung jawab kepada presiden.

5.      Legislatif bukan merupakan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif, karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota dari parlemen sendiri.

·         Kekurangan sistem pemerintahan presidensial, diantaranya di bawah ini:

1.      Kekuasaan badan eksekutif diluar pengawasan langsung dari badan legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan yang mutlak.

2.      Sistem pertanggungjawaban yang kurang jelas.

3.      Pembuatan kebijakan publik umumnya hasil dari tawar-menawar antara badan eksekutif dan badan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan yang kurang tegas serta dapat memakan waktu yang cukup lama.

4.      Dapat menciptakan sebuah kekuasaan yang mutlak, karena kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan langsung dari legislatif.

Negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial disini terdapat 27 negara, sebagai berikut;

1.    Amerika Serikat
2.    Pakistan
3.    Argentina
4.    Brazil
5.    Indonesia
6.    Filiphina
7.    Swiss
8.    Rwanda
9.    Azerbaijan
10.    Mesir
11.    Korea Selatan
12.    Korea Utara
13.    China
14.    Taiwan
15.    Rusia
16.    Italia
17.    Jerman
18.    Perancis
19.    Iran
20.    Timor Leste
21.    Mexico
22.    Cuba
23.    Rep. Moldova
24.    Venezuela
25.    Kolombia
26.    Chile
27.    Irak

C.      SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA KOMUNIS

1.      Pengertian Negara Komunis

            Negara komunis adalah istilah politik yang digunakan untuk mendeskripsikan bentuk pemerintahan suatu negara yang menganut sistem satu partai dan mendeklarasikan kesetiaan pada komunisme(Marxisme,Leninisme,atau Maosisme).Faham komunis digagas oleh Karl Max,Lenin, dan Friedrich Engles,pada 21 Februari 1884.Namun hingga kini masih menjadi perdebatan siapa orang yang pertama kali mencetuskan faham komunis ini.Negara komunis hanya mempunyai satu partai yaitu partai komunis,dimana partai ini hanya sebagai alat pengambil alih kekuasaan sekaligus menentang modal atas nama individu.Pada prinsipnya,semua telah di presentasikan sbagai milik rakyat. Akan tetapi,alat-alat produksi di kuasai oleh negara untuk memakmurkan rakyat secara merata,namun pada kenyataannya keuntungan hanyalah di keruk oleh para elit partai saja.

            Jika di Indonesia menganut sistem Demokrasi langsung.Sebaliknya negara yang menganut sistem komunis tidak ada yang namanya demokrasi secara terbuka,hanya demokrasi keterwakilan yang dilakukan para elit patai komunis. Sistem pemerintahan komunis tidak mempercayai adanya agama,karena menurut paham komunis agama hanyalah mengakibatkan candu saja,jadi sebagian besar warga yang tinggal d negara komunis tidak mempunyai agama(atheis),karena memiliki agama adalah hal yang sangat terlarang pada negara yang menganut sistem komunis.

2.    ciri-ciri sistem pemerintahan negara komunis

1.      Sistem partai komunis digunakan sebagai alat pengambilan alihan kekuasaan.

2.      Sangat menentang kepemilikan akumulasi modal atas individu. 

3.      Seluruh alat-alat produksi harus dikuasai oleh negara guna kemakmuran rakyat secara merata akan tetapi dalam kenyataannya hanya dikelolah serta menguntungkan para elit partai.

4.      Menggunaan sistim demokrasi keterwakilan yang dilakukan oleh elit-elit partai komunis oleh karena itu sangat membatasi langsung demokrasi pada rakyat yang bukan merupakan anggota partai komunis karenanya dalam paham komunisme tidak dikenal hak perorangan sebagaimana terdapat pada paham liberalisme.

5.      Tidak bersandarkan pada kepercayaan agama, hanya berupa pemberian doktrin pada rakyatnya, dengan prinsip bahwa "agama dianggap candu" yang membuat orang berangan-angan yang membatasi rakyatnya dari pemikiran ideologi lain karena dianggap tidak rasional serta keluar dari hal yang nyata (kebenaran materi).

2.  Kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan negara komunis

·         Kelebihan sistem pemerintahan negara komunis

1.     Karena perekonomian sepenuhnya ditangani oleh pemerintah, baik dalam hal perncanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan maka pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran atau berbagai keburukan ekonomi lainnya.

2.     Pemerintah menentukan jenis kegiatan produksi sesuai dengan perencanaan sehingga pasar barang dalam negri berjalan dengan lancer.

3.     Relatif mudah melakukan distribusi pendapatan.

4.     Jarang terjadi krisis ekonomi karena kegiatan ekonomi direncanakan oleh pemerintah.

5.     Tidak ada pembagian kelas apapun ketimpangan yang ada

·         Kekurangan sistem pemerintahan negara komunis

1.     Pers dijadikan alat propaganda oleh pemerintah untuk menyebarkan nilai – nilai komunis

2.     Mematikan inisiatif individu untuk maju, sebab segala kegiatan diatur oleh pusat

3.     Sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat

4.     Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memiliki sumber daya.

Negara yang menganut sistem pemerintahan negara presidensial sebagai berikut;

1.      Korea Utara

2.      Cuba

3.      Republik Rakyat China

4.      Laos

5.      Vietnam