MAKALAH SEJARAH
KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA MASA ORDE BARU
KELOMPOK 5
HELEN ARA KRISTUNA
MELSA ANANDA PUTRI
PERIJA YUSIPA MANALU
M. MADANIL ILMI
M. AUFA KUMARA SUCIPTA
KELAS XII IPA 5
Kebijakan –
Kebijakan Pemerintah Pada Masa Orde Baru
Orde Baru sebagai pembatas untuk
memisahkan antara periode kekuasaan Presiden Ir. Soekarno (Orde Lama) dengan
periode kekuasaan Presiden Soeharto. Orde Baru lahir sebagai sebagai upaya
untuk :
- Mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama.
- Penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa dan Negara Indonesia.
- Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
- Menyusun kembali kekuasaan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa.
Orde Baru menganut sistem
pemerintahan berdasarkan Trias Politika yaitu adanya pemisahan kekuasaan di
pemerintahan yaitu eksekutif, yudikatif dan legislatif.
Kebijakan Politik Dalam Negeri Orde Baru
1. Pembentukan Kabinet Pembangunan
Kabinet pertama pada masa peralihan kekuasaan adalah Kabinet Ampera dengan
tugasnya Dwi Dharma Kabinat Ampera yaitu menciptakan stabilitas politik dan stabilitas ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Program Kabinet Ampera terkenal dengan nama Catur Karya Kabinet Ampera, yakni:
·
Memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan
·
Melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu yang ditetapkan, yaitu tanggal 5 Juli 1968.
·
Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional.
·
Setelah MPRS pada tanggal 27 Maret 1968 menetapkan Soeharto sebagai presiden RI untuk masa jabatan lima tahun, maka dibentuklah
Kabinet Pembangunan dengan tugasnya yang disebut Panca Krida yang
meliputi:
1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi
2. Menyusun dan melaksanakan Pemilihan Umum
3. Mengikis habis sisa-sisa Gerakan 30 September
4. Membersihkan aparatur Negara di pusat dan daerah dari pengaruh PKI.
2. Pembubaran PKI dan Organisasi massanya
Dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, serta stabilitas pemerintahan, Soeharto sebagai pengemban Supersemar telah mengeluarkan kebijakan:
·
Membubarkan PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan
Ketetapan MPRS No IX/MPRS/1966.
·
Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia.
·
Pada tanggal 8 Maret 1966 mengamankan 15 orang menteri yang dianggap
terlibat Gerakan 30 September 1965.
3. Penyederhanaan Partai Politik
Pada tahun 1973 setelah dilaksanakan pemilihan umum yang pertama pada masa Orde Baru pemerintahan, pemerintah melakukan penyederhaan dan penggabungan (fusi) partai-partai politik menjadi tiga kekuatan sosial politik. Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideologi, tetapi lebih atas persamaan program. Tiga kekuatan sosial politik itu adalah:
·
Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo
Penyederhanaan partai politik ini dilakukan pemerintah Orde Baru dalam upaya
menciptakan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengalaman sejarah pada masa pemerintahan sebelumnya telah memberikan pelajaran, bahwa perpecahan yang terjadi
dimasa Orde Lama, karena adanya perbedaan ideologi politik dan ketidakseragaman persepsiserta pemahaman Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia.
4. Pemilihan Umum
Selama masa Orde Baru pemerintah berhasil melaksanakan enam kali pemilihan umum,
yaitu tahun 1971, 1977, 1985, 1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap Pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan Pemilu. Pada Pemilu 1997 yang merupakan pemilu terakhir masa
pemerintahan Orde Baru, Golkar memperoleh 74,51 % dengan perolehan 325 kursi di DPR,
dan PPP memperoleh 5,43 %dengan peroleh 27 kursi. Dan PDI mengalami kemorosotan
perolehan suara hanya mendapat11 kursi,karena adanya konflik intern di tubuh partai
tersebut. PDI pecah menjadi PDI Suryadi dan PDI Megawati Soekarno Putri yang sekarang menjadi PDIP. Kemenangan Golkar yang selalu mencolok sejak Pemilu 1971 sampai dengan Pemilu 1997
menguntungkan pemerintah dimana perimbangan suara di MPR dan DPR didominasi oleh Golkar. Keadaan ini telah memungkinkan Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia selamaenam periode, karena pada masa Orde Baru presiden dipilih oleh anggota MPR. Selain itu,setiap pertanggungjawaban,rancangan UU, dan usulan lainnya dari pemerintah selalu mendapat persetujuan MPR dan DPR tanpa catatan.
5. Peran Ganda (Dwi Fungsi) ABRI
Untuk menciptakan stabilitas politik, pemerintah Orde Baru memberikan peran ganda kepada ABRI, yaitu peran Hankam dan sosial. Peran ganda ABRI ini kemudian terkenal dengan sebutan Dwi Fungsi ABRI. Timbulnya pemberian peran ganda pada ABRI karena adanya pemikiran bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara. Kedudukan TNI dan
POLRI dalam pemerintahan adalah sama. Di MPR dan DPR mereka mendapat jatah kursi dengan cara pengangkatan tanpa melalui Pemilu. Pertimbangan pengangkatan anggota MPR/DPR dari ABRI didasarkan pada fungsinya sebagai stabilitator dan dinamisator.
6. Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera)
Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) adalah referendum yang diadakan pada tahun
1969 di Papua Barat yang untuk menentukan status daerah bagian barat Pulau Papua, antara milik Belanda atau Indonesia. Pemilihan suara ini menanyakan apakah sisa populasi mau bergabung dengan Republik Indonesia atau merdeka. Para wakil yang dipilih dari populasi
dengan bulat memilih persatuan dengan Indonesia dan hasilnya diterima oleh PBB,
meskipun validitas suara telah ditantang dalam retrospeksi.
Pelaksanaan Pepera itu turut disaksikan oleh utusan PBB, utusan Australia dan utusan Belanda. Ternyata hasil Pepera menunjukkan masyarakat Irian Barat menghendaki bergabung
dengan NKRI. Hasil Pepera itu dibawa ke sidang umum PBB dan pada tanggal 19 November 1969.Sidang Umum PBB menerima dan menyetujui hasil-hasil Pepera.
7. Pedomanan Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)
Pada tanggal 12 April 1976 Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman
menghayati dan mengamalkan Pancasila, yang terkenal dengan nama
Ekaprasatya Pancakarsa atau Pedomanan Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Untuk mendukung pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945secara murni dan konsekuen, maka sejak tahun 1978 pemerintah menyelenggarakan penataran P4 secara menyeluruh pada semua
lapisan masyarakat. Penataran P4 ini bertujuan membentuk pemahaman yang sama mengenai
demokrasi Pancasila, sehingga dengan adanya pemahaman yang sama terhadap Pancasila dan UUD 1945 diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Melalui penegasan tersebut opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru. Dan sejak tahun 1985 pemerintah menjadikan Pancasila sebagai asas
tunggal dan kehidupan berorganisasi. Pancasila merupakan prestasi tertinggi Orde Baru, dan olehkarenanya maka semua prestasi lainnya dikaitkan dengan nama Pancasila
Kebijakan Politik Luar Negeri Orde Baru
1. Indonesia Kembali Menjadi Anggota PBB
Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966 dan tercatat sebagai anggota ke60. Sebagai anggota PBB, Indonesia telah banyak memperoleh manfaat
dan bantuan dari organisasi internasional tersebut.
Manfaat dan bantuan PBB, antara lain sebagai berikut.
Manfaat dan bantuan PBB, antara lain sebagai berikut.
1.
PBB turut berperan dalam mempercepat proses pengakuan de facto ataupun de jure kemerdekaan Indonesia oleh dunia internasional.
2.
PBB turut berperan dalam proses kembalinya Irian Barat ke wilayah RI.
3.
PBB banyak memberikan sumbangan kepada bangsa Indonesia dalam bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan.
Hubungan yang harmonis antara Indonesia dan PBB menjadi terganggu sejak Indonesia menyatakan diri keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 7 Januari 1965. Keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB tersebut sebagai protes atas diterimanya Federasi Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, sedangkan Indonesia sendiri pada saat itu sedang berkonfrontasi dengan Malaysia. Akibat keluar dari keanggotaan PBB, Indonesia praktis terkucil dari pergaulan dunia. Hal itu jelas sangat merugikan pihak Indonesia.
2. Penghentian Konfrontasi dengan Malaysia
Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia setelah diumumkan Dwikora oleh Presiden Soekarno pada tanggal 3 Mei 1964. Tindakan pemerintah Orde Lama ini jelas menyimpang dari pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif.
Pada masa Orde Baru, politik luar negeri Indonesia dikembalikan lagi pada politik bebas aktif sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini merupakan pelaksanaan dari Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966. Indonesia segera memulihkan hubungan dengan Malaysia yang sejak 1964 terputus. Normalisasi hubungan IndonesiaMalaysia tersebut berhasil dicapai dengan
ditandatangani Jakarta Accord pada tanggal 11 Agustus 1966.
Persetujuan normalisasi hubunganIndonesia–Malaysia merupakan hasil perundingan di Bangkok (29 Mei–1 Juni 1966).
Perundingan dilakukan Wakil Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri Malaysia, Tun Abdul Razak dan Menteri Utama/Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik. Perundingan telah menghasilkan persetujuan yang dikenal sebagai Persetujuan Bangkok. Adapun persetujuan Bangkok mengandung tiga hal pokok, yaitu sebagai berikut.
1.
Rakyat Sabah dan Serawak akan diberi kesempatan menegaskan lagi
keputusan yang telah diambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia.
2.
Kedua pemerintah menyetujui memulihkan hubungan diplomatik.
3.
Kedua pemerintah menghentikan segala bentuk permusuhan.
3. Pembentukan Organisasi ASEAN
ASEAN merupakan organisasi yang dibentuk atas prakarsa lima menteri luar negeri negara di kawasan Asia Tenggara. Kelima menteri luar negeri tersebut adalah Narsisco Ramos dari Filipina, Adam Malik dari Indonesia, Thanat Khoman dari Thailand, Tun Abdul Razak dari Malaysia, dan S. Rajarat dari Singapura. Penandatanganan naskah pembentukan
ASEAN dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok.
Syarat menjadi anggota adalah dapat menyetujui dasar dan tujuan pembentukan ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi ASEAN. Keanggotaan ASEAN bertambah seiring dengan banyaknya negara yang merdeka. Brunei Darussalam secara resmi diterima menjadi anggota ASEAN yang keenam pada tanggal 7 Januari 1984. Vietnam diterima menjadi anggota ASEAN ketujuh pada tanggal 28 Juli 1995. Sementara itu, Laos dan
Myanmarbergabung dengan ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997 dan menjadi anggota kedelapan dan kesembilan. Kamboja menjadi anggota ASEAN yang kesepuluh pada tanggal 30 April 1999.
ASEAN mempunyai tujuan utama, antara lain:
ASEAN mempunyai tujuan utama, antara lain:
1.
Meletakkan dasar yang kukuh bagi usaha bersama secara regional dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan;
2.
meletakkan landasan bagi terwujudnya suatu masyarakat yang sejahtera dan
damai di kawasan Asia Tenggara;
3.
memberi sumbangan ke arah kemajuan dan kesejahteraan dunia;
4.
memajukan perdamaian dan stabilitas regional dengan menghormati keadilan, hukum, serta prinsip-prinsip Piagam PBB;
5.
memajukan kerja sama aktif dan tukar-menukar bantuan untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi;
6.
memajukan pelajaran-pelajaran (studies) tentang Asia Tenggara;
7.
memajukan kerja sama yang erat dan bermanfaat, di tengah-tengah organisasi-organisasi regional dan internasional lainnya dengan maksud dan tujuan yang sama dan menjajaki semua bidang untuk kerja sama yang lebih erat di antara
anggota.
Dasar kerja sama ASEAN adalah:
1.
saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, persamaan, integritas teritorial, dan identitas semua bangsa;
2.
mengakui hak setiap bangsa untuk penghidupan nasional yang bebas dari ikut campur tangan, subversi, dan konversi dari luar;
3.
tidak saling mencampuri urusan dalam negeri masing-masing;
4.
menyelesaikan pertengkaran dan persengketaan secara damai;
5.
tidak menggunakan ancaman dan penggunaan kekuatan;
6.
menjalankan kerja sama secara efektif.
Kebijakan Ekonomi Orde
Baru
Untuk mengatasi keadaan ekonomi yang kacau sebagai peninggalan pemerintah Orde Lama, pemerintah Orde Baru melakukan langkah-langkah:
·
Memperbaharui kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Kebijakan ini
didasari oleh Ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966.
·
Mengeluarkan garis program pembangunan, yakni program penyelamatan,
programstabilisasi dan rehabilitasi.
·
Program pemerintah diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi.Stabilisasi ekonomi berarti mengendalikan inflasi agar harga barang-barang tidak melonjak terus.
Rehabilitasi ekonomi adalah perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi.
Selama sepuluh tahun terakhir,masa pemerintahan Orde Lama Indonesia mengalami kelumpuhan dan kerusakan sosial dan ekonomi.Lembaga perkreditan desa, gerakan koperasi, dan perbankan disalahgunakan dan dijadikan alat
kekuasaan oleh golongan dankelompok kepentingan tertentu.
Hakikat dari kebijakan ini adalah pembinaan sistem ekonomi berencana, yang menjamin
berlangsungnya demokrasi ekonomi ke arah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
Kebijakan ekonomi pada masa orde baru :
1. Dikeluarkannya beberapa peraturan pada 3 oktober 1966
Kebijakan ini antara lain :
·
Menerapkan anggaran belanja berimbang (balanced budget). Fungsinya adalah untuk mengurangi salah satu penyebab terjadinya inflasi.
·
Menerapkan kebijakan untuk mengekang proses ekspansi kredit bagi usaha-usaha sektor produktif, seperti sektor pangan, ekspor, prasarana dan industri.
·
Menerapkan kebijakan penundaan pembayaran utang luar negeri, serta berusaha
untuk mendapatkan pembiayaan atau kredit luar negeri baru.
·
Menerapkan kebijakan penanaman modal asing untuk membuka kesempatan bagi investor luar negeri untuk turut serta dalam pasar dan perekonomian Indonesia.
2. Dikeluarkannya peraturan 10 februari 1967 tentang persoalan harga dan tarif.
3. Dikeluarkan peraturan 28 juli 1967. Kebijakan ini dikeluarkan untuk memberikan stimulasi kepada para pengusaha agar mau menyerahkan sebagian dari hasil usahanya untuk sektor pajak
dan ekspor Indonesia.
4. Menerapkan UU No.1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing.
5. Mengesahkan dan menerapkan RUU APBN melalui UU No.13 tahun 1967.
6.Soeharto juga menerapkan kebijakan ekonomi yang berorientasi luar negeri, yaitu dengan melakukan permintaan pinjaman dari luar negeri.
7.Indonesia juga tergabung ke dalam institusi ekonomi internasional, seperti International
Bank for Rescontruction and Development (IBRD), International Monetary Fund (IMF), International Development Agency (IDA) dan Asian Development Bank (ADB).
Setelah berhasil menciptakan politik dalam negeri , maka pemerintahan berusaha melakukan pembangunan nasional yang di realisasikan pada pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Hal ini dirumuskan dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Hal ini berhasil karena selama lebih dari 30 tahun, pemerintahan mengalami stabilitas politik
sehingga menunjang stabilitas ekonomi.Kebijakan ekonomi pada masa itu dituangkan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (RAPBN), yang pada akhirnya selalu disetujui oleh Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) untuk disahkan menjadi APBN.
Dan pemerintah Orde Baru berhasil membendung laju
inflasi pada akhir tahun 1967-1968,
tetapi harga bahan kebutuhan pokok naik melonjak.Sesudah dibentuk Kabinet Pembangunan pada bulan Juli 1968, pemerintah mengalihkan kebijakan ekonominya pada pengendalian yang ketat terhadap gerak harga barang khususnya sandang, pangan, dan kurs valuta asing. Dampaknya ekonomi nasional relatif stabil, sebab kenaikan harga bahan-bahan pokok dan valuta asing sejak tahun 1969 dapat dikendalikan pemerintah.
Dampak positif dan negatif kebijakan
Orde Baru
No.
|
Bidang
|
Dampak Positif
|
Dampak Negatif
|
1.
|
Politik
|
|
|
2.
|
Ekonomi
|
|
|
Selain masalah-masalah diatas, pemerintahan Orde Baru
juga telah melakukan tindakan antidemokrasi dan diindikasikan telah melanggar
HAM. Amnesti International misalnya dalam laporannya pada 10 Juli 1991 menyebut
Indonesia sebagai pelanggar HAM. meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat
tetapi secara fundamental pembangunan tidak merata tampak dengan adanya
kemiskinan di sejumlah wilayah yang justru menjadi penyumbang terbesar devisa
negara seperti di Riau, Kalimantan Timur dan Irian Barat/Papua. Faktor inilah
yang selanjutnya menjadi salah satu penyebab terpuruknya perekenomian Indonesia
menjelang akhir tahun 1997.
Dapatkan Penghasilan Tambahan Dengan Bermain Poker Online di www,SmsQQ,com
ReplyDeleteKeunggulan dari smsqq adalah
*Permainan 100% Fair Player vs Player - Terbukti!!!
*Proses Depo dan WD hanya 1-3 Menit Jika Bank Tidak Gangguan
*Minimal Deposit Hanya Rp 10.000
*Bonus Setiap Hari Dibagikan
*Bonus Turn Over 0,3% + 0,2%
*Bonus referral 10% + 10%
*Dilayani Customer Service yang Ramah dan Sopan 24 Jam NONSTOP
*Berkerja sama dengan 4 bank lokal antara lain : ( BCA-MANDIRI-BNI-BRI )
Jenis Permainan yang Disediakan ada 8 jenis :
Poker - BandarQ - DominoQQ - Capsa Susun - AduQ - Sakong - Bandar Poker - Bandar 66
Untuk Info Lebih Lanjut Dapat menghubungi Kami Di :
BBM: 2AD05265
WA: +855968010699
Skype: smsqqcom@gmail.com