BUDAYA DEMOKRASI DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA MENUJU MASYARAKAT MADANI

Dosen Pengampu:

Drs. M.Salam, M.Si

Disusun Oleh:

Muhammad Madanil Ilmi (A1A318018)

R-001 PPKn

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS JAMBI

A.           Pengertian Masyarakat Madani

Pengertian Masyarakat Madani menurut para ahli:

1.         Mun’im (1994) mendefinisikan istilah civil society sebagai seperangkat gagasan etis yang mengejawantah dalam berbagai tatanan sosial, dan yang paling penting dari gagasan ini adalah usahanya untuk menyelaraskan berbagai konflik kepentingan antarindividu, masyarakat, dan negara.

2.      Mahasin (1995) menyatakan bahwa masyarakat madani sebagai terjemahan bahasa Inggris, civil society. Kata civil society sebenarnya berasal dari bahasa Latin yaitu civitas dei yang artinya kota Illahi dan society yang berarti masyarakat. Dari kata civil akhirnya membentuk kata civilization yang berarti peradaban. Oleh sebab itu, kata civil society dapat diartikan sebagai komunitas masyarakat kota yakni masyarakat yang telah berperadaban maju.

3.      Istilah madani menurut Munawir (1997) sebenarnya berasal dari bahasa Arab,madaniy. Kata madaniy berakar dari kata kerja madana yang berarti mendiami, tinggal, atau membangun. Kemudian berubah istilah menjadimadaniy yang artinya beradab, orang kota, orang sipil, dan yang bersifat sipil atau perdata. Dengan demikian, istilah madaniy dalam bahasa Arabnya mempunyai banyak arti. Konsep masyarakat madani menurut Madjid (1997) kerapkali dipandang telah berjasa dalam menghadapi rancangan kekuasaan otoriter dan menentang pemerintahan yang sewenang-wenang di Amerika Latin, Eropa Selatan, dan Eropa Timur.

4.      Hall (1998) mengemukakan bahwa masyarakat madani identik dengan civil society, artinya suatu ide, angan-angan, bayangan, cita-cita suatu komunitas yang dapat terjewantahkan dalam kehidupan sosial. Pada masyarakat madani pelaku social akan bepegang teguh pada peradaban dan kemanusiaan.

Intinya, berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat madani pada prinsipnya memiliki multimakna atau bermakna ganda yaitu: demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, transparansi, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi,  berpartisipasi, konsistensi, memiliki perbandingan, komparasi, mampu berkoordinasi, simplifikasi, sinkronisasi, integrasi, mengakui emansipasi, dan hak asasi, sederhana, namun yang paling dominan adalah masyarakat yang demokratis. Dengan mengetahui makna madani, maka istilah masyarakat madani secara mudah dapat difahami sebagai masyarakat yang beradab, masyarakat sipil, dan masyarakat yang tinggal di suatu kota atau berfaham masyarakat kota yang pluralistik.

B.            Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani

Bangsa yang berkomitmen hidup dalam sistem politik demokrasi perlu terus- menerus mengembangkan budaya demokrasi. Budaya demokrasi adalah pola-pola sikap dan orientasi politik yang bersumber pada nilai-nilai dasar demokrasi.

Di negara demokrasi penting dibangun civil society. Civil Society merupakan lahan tempat tumbuh kembangnya demokrasi. Sebab, tidak ada demokrasi tanpa civil society.
Istilah civil Society atau lebih dikenal dengan nama masyarakat madani, di Indonesia menjadi perhatian kalangan pada tahun 1990-an, pada masa-masa akhir pemerintahan Orde Baru. Sebab pada masa itu muncul keinginan untuk mengakhiri pemerintahan Orde Baru yang otoriter dan membangun sistem politik baru yang lebih demokratis.

Sejak berdiri sebagai negara baru, Indonesia berkeinginan mendirikan sistem politik demokrasi. Semua konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia menyatakan (secara eksplisit ataupun implisit) bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi. Namun demikian, upaya untuk mewujudkan negara demokrasi itu mengalami pasang surut.

Pasang surut demokrasi di Indonesia setidaknya bisa dipilah menjadi empat masa, sebagai berikut :

·         Demokrasi liberal/parlementer (17 Agustus 1950- 5 Juli 1959)

·         Demokrasi terpimpin ( 5 Juli 1959 – 1965 )

·         Demokrasi Orde Baru  (1966- 1998 )

·         Demokrasi ala Reformasi ( 1998 – sekarang )

Civil society atau lebih akrab dengan sebutan masyarakat madani adalah masyarakat yang mampu mengisi ruang publik, sehingga dapat menjadi bumper kekuasaan negara yang berlebihan. Dalam pemikiran reformasi ini masyarakat madani merupakan tujuan pemerintah demokrasi.Masyarakat madani merupakan jaringan berbagai organisasi kemasyarakatan. Ciri masyarakat  madani adalah

·      lahir atas prakarsa warga masyarakat sendiri, bukan penguasa negara

·      keanggotaannya bersifat sukarela atau atas dasar kesadaran masing-masing anggota

·      mencukupi kebutuhannya sendiri (swadaya), paling tidak untuk sebagian, sehingga tidak tergantung pada bantuan pemerintah mandiri terhadap kekuasaan negara, sehingga bisa mengawasi kekuasaan negara

·      tunduk pada aturan hukum yang berlaku dan nilai-nilai bersama.

Untuk menuju masyarakat madani perlu proses demokrasi (demokratisasi). Demokratisasi merupakan proses pendemokrasian segenap rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya atau berbagai bidang kegiatan (masyarakat/negara) secara langsung atau tidak langsung dengan mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi warga negara.

Prasyarat untuk menuju masyarakat madani setelah tumbuh dan berkembangnya demokratisasi yaitu:

·      Kualitas sumber daya manusia yang tinggi, hal ini tercermin dari kemampuan profesionalitasnya untuk memenuhi kebutuhan pembanguna dan penguasaan iptek

·      Kemampuan memenuhi kebutuhan pokok sendiri (swasembada), hal ini dimaksudkan agar masyarakat mampu mengatasi ketergantungan agar tidak menimbulkan kerawanan terutama di bidang politik

·      Semakin mantap mengandalkan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri (berbasis kerakyatan) , ketergantungan kepada sumber pembiayaan  (hutang luar negeri ) semakin kecil atau tidak sama sekali.

·      Memiliki kemampuan ekonomi, sistem politik, sosial budaya dan Hankam yang dinamis, tangguh dan berwawasan global

Banyak kendala yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat madani dari berbagai aspek kehidupan;

·      aspek agama, mengubah sikap dan perilaku manusia ke arah kehidupan yang religius.

·      aspek politik, masih rendahnya keteladanan elit politik dalam perilaku politiknya

·      aspek sosial budaya, kuatnya pengaruh budaya asing

·      aspek hukum, masih rendahnya keteladanan aparat penegak hukum.

Upaya untuk mengatasi bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat madani

·         Mengoptimalkan fungsi sarana ibadah sebagai sarana meningkatkan keimanan dan ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

·         Mengoptimalkan peranan keluarga sebagai sarana akses penanaman nilai-nilai kepribadian sejak dini, karenajati diri anak  mulai terbentuk

·         Membudayakan kehidupan politik yang berdasarkan hukum yang berlaku

·         Meningkatkan kesadaran warga masyarakat, aparat negara dan elit politik pentingnya keteladanan

·         Meningkatkan kemandirian dan swasembada ekonomi rakyat

·         Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memajukan ekonomi dengan cara memberdayakan ekonomi rakyat yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan

·         Meningkatkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersih dari KKN

·         Menegakan keadilan dan menjamin HAM.

Penanaman nilai-nilai budaya demokrasi perlu ditanamkan sejak dini. Nilai-nilai demokrasi itu antara lain : kebebasan, persamaan,solidaritas, kerja sama, keberagaman.tolerensi, kejujuran, penalaran, keberadaban, kemanfaatan, dan konsensus

Kebebasan adalah keleluasaan untuk membuat pilihan atas berbagai alternatif yang tersedia, berikut keleluasaan untuk melakukan perbuatan yang bermanfaat penuh tanggung jawab tanpa adanya tekanan dari pihak lain.

Persamaan, pandangan bahwa manusia memiliki persamaan hak dan kewajiban dalam negara. Dalam hal ini memiliki makna tidak ada pengistimewaan perlakuan terhadap sesama warga negara.

Solidaritas, kesediaan atas dasar kesukarelaan untuk memperhatikan kepentingan pihak lain dan bekerjasama dengan pihak lain.

Kerja sama adalah kesediaan untuk menyumbangkan kemampuan terbaik yang dimiliki serta saling membantu dalam mengatasi berbagai masalah demi terwujudnya kebaikan bersama.

Keberagaman, adalah kesediaan untuk menghargai keberbedaaan atau kebhinekaan yang ada dalam kehidupan bersama (ras, agama, suku, budaya, keyakinan politik, golongan )

Tolerensi, kesediaan untuk menenggang (menahan diri, bersikap sabar, membiarkan, berhati lapang) terhadap pihak lain yang memiliki sikap hidup berbeda atau bahkan bertentangan dengan sikap yang dianut sendiri

Kejujuran, kesediaan menyatakan kebenaran terutama dalam berrelasi dengan pihak lain dalam kehidupan bersama

Penalaran, kesediaan untuk mengedepankan rasional terhadap berbagai hal yang terkait dengan kehidupan bersama

Keberadaban, kesediaaan untuk mengutamakan kesantunan sebagai bentuk nyata penghormatan terhadap pihak lain dalam kehidupan bersama

Kemanfaatan, kesediaan untuk senantiasa mempertimbangkan manfaat konkret bagi kehidupan bersama

Konsensus, kesediaan untuk selalu mencari titik temu di antara pandangan yang berbeda guna nencari solusi untuk kebaikan bersama

C.           Manfaat Masyarakat Madani

Manfaat yang diperoleh dengan terwujudnya masyarakat madani ialah terciptanya masyarakat Indonesia yang demokratis sebagai salah satu tuntutan reformasi di dalam negeri dan tekanan-tekanan politik dan ekonomi dari luar negeri. Di samping itu, melalui masyarakat madani akan mendorong munculnya inovasi-inovasi baru di bidang pendidikan. Selanjutnya, dengan terwujudnya masyarakat madani, maka persoalan-persoalan besar bangsa Indonesia seperti: konflik-konflik suku, agama, ras, etnik, golongan, kesenjangan sosial, kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan pembagian "kue bangsa" antara pusat dan daerah, saling curiga serta ketidakharmonisan pergaulan antarwarga dan lain-lain yang selama Orde Baru lebih banyak ditutup-tutupi, direkayasa dan dicarikan kambing hitamnya itu  diharapkan dapat diselesaikan secara arif, terbuka, tuntas, dan melegakan semua pihak, suatu prakondisi untuk dapat mewujudkan kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyat. Dengan demikian, kekhawatiran akan terjadinya disintegrasi bangsa dapat dicegah.

Guna mewujudkan masyarakat madani dibutuhkan motivasi yang tinggi dan partisipasi nyata dari individu sebagai anggota masyarakat. Hal ini intinya menyatakan bahwa untuk mewujudkan masyarakat madani diperlukan proses dan waktu serta dituntut komitmen masing-masing warganya untuk mereformasi diri secara total dan selalu konsisten dan penuh kearifan dalam menyikapi konflik yang tak terelakan. Tuntutan terhadap aspek ini sama pentingnya dengan kebutuhan akan toleransi sebagai instrumen dasar lahirnya sebuah konsensus atau kompromi.

D.           Masyarakat Madani di Indonesia

Indonesia memiliki tradisi kuat civil society (masyarakat madani) bahkan jauh sebelum negara bangsa berdiri, masyarakat sipil telah berkembang pesat yang diwakili oleh kiprah beragam organisasi sosial keagamaan dan pergerakan nasional dalam dalam perjuangan merebut kemerdekaan, selain berperan sebagai organisasi perjuangan penegakan HAM dan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial, organisasi berbasis islam, seperti Serikat Islam (SI), Hahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, telah menunjukan kiprahnya sebagai komponen civil society yang penting dalam sejarah perkembangan masyarakat sipil di Indonesia.

Terdapat beberapa strategi yang ditawarkan kalangan ahli tentang bagaimana seharusnya bangunan masyarakat madani bisa terwujud di Indonesia :

1.      Pandangan integrasi nasional dan politik. Pandangan ini menyatakan bahwa sistem demokrasi tidak munkin berlangsung dalam kenyataan hidup sehari-hari dalam masyarakat yang belum memiliki kesadaran dalam hidup berbangsa dan bernegara.

2.      Pandangan reformasi sistem politk demokrasi, yakni pandangan yang menekankan bahwa untuk membangun demokrasi tidak usah terlalu bergantung pada pembangunan ekonomi, dalam tataran ini, pembangunan institusi politik yang demokratis lebih diutamakan oleh negara dibanding pembangunan ekonomi.

3.      Paradigma membangun masyarakat madani sebagai basis utama pembangunan demokrasi, pandangan ini merupakan paradigma alternatif di antara dua pandangan yang pertama yang dianggap gagal dalam pengembangan demokrasi, berbeda dengan dua pandangan pertama, pandangan ini lebih menekankan proses pendidikan dan penyadaran politik warga negara, khususnya kalangan kelas menengah.

Bersandar pada tiga paradigma diatas, pengembangan demokrasi dan masyarakat madani selayaknya tidak hanya bergantung pada salah satu pandangan tersebut, sebaliknya untuk mewujudkan masyarakat madani yang seimbang dengan kekuatan negara dibutuhkan gabungan strategi dan paradigma, setidaknya tiga paradigma ini dapat dijadikan acuan dalam pengembangan demokrasi di masa transisi sekarang melalui cara :

1.      Memperluas golongan menengah melalui pemberian kesempatan bagi kelas menengah untuk berkembang menjadi kelompok masyarakat madani yang mandiri secara politik dan ekonomi, dengan pandangan ini, negara harus menempatkan diri sebagai regulator dan fasilitator bagi pengembangan ekonomi nasional, tantangan pasar bebas dan demokrasi global mengharuskan negara mengurangi perannya sebagai aktor dominan dalam proses pengembangan masyarakat madani yang tangguh.

2.      Mereformasi sistem politik demokratis melalui pemberdayaan lembaga-lembaga demokrasi yang ada berjalan sesuai prinsip-prinsip demokrasi, sikap pemerintah untuk tidak mencampuri atau mempengaruhi putusan hukum yang dilakukan oleh lembaga yudikatif merupakan salah satu komponen penting dari pembangunan kemandirian lembaga demokrasi.

3.      Penyelenggaraan pendidikan politik (pendidikan demokrasi) bagi warga negara secara keseluruhan. Pendidikan politik yang dimaksud adalah pendidikan demokrasi yang dilakukan secara terus-menerus melalui keterlibatan semua unsur masyarakat melalu prinsip pendidikan demokratis, yakni pendidikan dari, oleh dan untuk warga negara.

Kondisi Indonesia yang dilanda euforia demokrasi, semangat otonomi daerah dan derasnya globalisasi membutuhkan masyarakat yang mempunyai kemauan dan kemampuan hidup bersama dalam sikap saling menghargai, toleransi, dalam kemajemukan yang tidak saling mengeksklusifkan terhadap berbagai suku, agama, bahasa, dan adat yang berbeda. Kepedulian, kesantunan, dan setiakawan merupakan sikap yang sekaligus menjadi prasarana yang diperlukan bangsa Indonesia.

Pengembangan masyarakat madani di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri. Kebudayaan, adat istiadat, pandangan hidup, kebisaan, rasa sepenanggungan, cita-cita dan hasrat bersama sebagai warga dan sebagai bangsa, tidak mungkin lepas dari lingkungan serta sejarahnya. Keunggulan bangsa Indonesia, adalah berhasilnya proses akulturasi dan inkulturasi yang kritis dan konstruktif. Pada saat ini, ada pertimbangan lain mengapa pengembangan masyarakat madani secara khusus kita beri perhatian.

Untuk membangun masyarakat madani di Indonesia, ada enam faktor harus diperhatikan, yaitu:

1.      Adanya perbaikan di sektor ekonomi, dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat, dan dapat mendukung kegiatan pemerintahan.

2.      Tumbuhnya intelektualitas dalam rangka membangun manusia yang memiliki komitmen untuk independen.

3.      Terjadinya pergeseran budaya dari masyarakat yang berbudaya paternalistik menjadi budaya yang lebih modern dan lebih independen.

4.      Berkembangnya pluralisme dalam kehidupan yang beragam.

5.      Adanya partisipasi aktif dalam menciptakan tata pamong yang baik.

6.      Adanya keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang melandasi moral kehidupan.

Contoh Kasus:

Bila masyarakat Indonesia tidak demokratis, maka Indonesia akan mendapat tekanan-tekanan politik dari kaum reformis di dalam negeri. Di lain pihak, dari luar negeri, Indonesia akan mendapat tekanan-tekanan politik dan ekonomi dari PBB, Bank Dunia, IMF, dan negara-negara penganut faham demokratis. Sementara ini, ekonomi kita masih sangat bergantung pada pinjaman Bank Dunia dan IMF. Jika Bank Dunia dan IMF tidak memberikan bantuannya, maka ekonomi kita akan semakin terpuruk di mata internasional. Jika ekonomi kita semakin terpuruk, maka kerusuhan sosial akan semakin meningkat yang pada gilirannya membahayakan stabilitas nasional dan dikhawatirkan akan terjadi disintegrasi bangsa. Di samping itu, mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang khas sebagai unity dan diversity, maka karakteristik masyarakat madani cocok diterapkan di Indonesia sehingga persatuan dan kesatuan, toleransi umat beragama, persaudaraan, saling mengasihi sesama umat, dan persamaan hak akan menjadi lebih terjamin. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa ciri utama masyarakat madani Indonesia adalah demokrasi yang menjunjung tingi nilai-nilai kemanusiaan, masyarakat yang mempunyai faham keagamaan yang berbeda-beda, penuh toleransi, menegakkan hukum dan peraturan yang berlaku secara konsisten dan berbudaya.